KKN NUSPER HARI KE-5

Tanggal: 13 Januari 2026

Hari: Selasa

Waktu: 08.00 WIB – selesai

Lokasi:

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Belitung Timur dan dinas terkait pengurusan legalitas usaha


Uraian Kegiatan:

Kegiatan hari kelima difokuskan pada kunjungan ke dinas-dinas terkait sebagai tindak lanjut hasil Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya. Kelompok, khususnya tim bidang ekonomi, melakukan kunjungan ke Dinas Koperasi dan UKM serta dinas yang menangani pengurusan legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan perizinan usaha lainnya.

Dalam kegiatan ini, kelompok melakukan diskusi dan sharing bersama pihak dinas mengenai mekanisme pendampingan UMKM, prosedur pengurusan legalitas usaha, serta strategi pengembangan usaha masyarakat desa. Kelompok memperoleh banyak wawasan, pengetahuan baru, serta masukan konstruktif yang relevan dengan perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang ekonomi.

Pihak dinas juga memberikan saran dan arahan terkait konsep pendampingan program kerja ekonomi agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta regulasi yang berlaku. Kegiatan ini menjadi bekal awal dalam penyusunan program pendampingan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan.


Tujuan:

  • Menjalin koordinasi dengan dinas terkait pengembangan UMKM dan legalitas usaha
  • Menambah wawasan dan pemahaman mengenai perizinan dan pendampingan usaha
  • Menguatkan perencanaan program kerja bidang ekonomi
  • Menyelaraskan program KKN dengan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah


Output:

  • Terlaksananya kunjungan dan diskusi dengan Dinas Koperasi dan UKM serta dinas terkait
  • Diperolehnya informasi teknis terkait NIB, Sertifikasi Halal, HAKI, dan legalitas usaha
  • Adanya masukan dan saran untuk pengembangan program kerja ekonomi
  • Tersusunnya gambaran awal pendampingan program ekonomi KKN


Keterangan:

Hari kelima difokuskan pada penguatan kapasitas tim bidang ekonomi melalui kunjungan ke dinas terkait serta penyusunan arah pendampingan program kerja ekonomi.